"Tipe negara hukum yang dianut suatu negara akan memengaruhi struktur dan formasi kekuasaan negara tersebut. Dengan tipe dan formasi tersebut, suatu negara memiliki langgam orientasi politik, dan cara penyusunannya. Tipe negara hukum tidak boleh terlepas dari konstitusi yang dianut karena dasar-dasar kekuasaan dan pemegang kekuasaan dalam institusi negara tersebut tidak lahir dari ruang hampa sosial, tetapi diatur dan diberikan oleh konstitusi sebagai hukum tertinggi. Keberadaan lembaga-lembaga apa pun dalam konteks ini sangat dipengaruhi oleh kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi karena kekuasaan masing-masing lembaga dibagi oleh konstitusi.
Negara hukum sering kali diperdebatkan secara normatif tanpa mampu meneropong lebih jauh apakah instrumen negara hukum yang dijalankan sudah mampu menjawab kebutuhan mendasar dari masyarakat. Apakah dengan menjadi negara hukum kesejahteraan masyarakat telah tercapai? Ini adalah pertanyaan penting yang perlu dijawab sebeleum mempertanyakan institusi negara, kewenangan institusi negara dan jumlah institusi yang harus dibentuk. Dalam konteks ini, politik hukum merupakan episentrum yang cukup bertanggung jawab terhadap pembentukan institusi atau lembaga negara yang dinilai melahirkan birokratisasi dan strukturisasi kekuasaan. Politik hukum seharusnya dapat memberikan alternatif atas berbagai spekulasi pendirian berbagai lembaga negara dan pemerintahan dalam jumlah banyak dengan kewenangan yang saling bertabrakan.Buku ini penting untuk dibaca dalam memahami gejolak ideologi dan hegemoni negara.
"
Lihat Selengkapnya
Lihat Lebih Sedikit
-
Jumlah Halaman
Penerbit
Graha Ilmu
-
ISBN
978-602-262-129-4
EISBN - Tahun Terbit Format Buku
