POLITIK HUKUM DALAM NEGARA KESATUAN UPAYA MENCIPTAKAN HARMONISASI PEMBANGUNAN HUKUM
Deskripsi Buku
Banyak penyebab mengapa masih terdapat tumpang tindih dan/atau konflik norma peraturan perundang-undangan, padahal format pembentukan peraturan perundang itu sendiri sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada sisi yang lain masih banyak juga kalangan yang menilai bahwa otonomi daerah memberi kesan bahwa pemerintah daerah memiliki kebebasan yang luas dan bahkan sebebas-bebasnya dalam membentuk produk
hukum daerah.
Lihat Selengkapnya
Lihat Lebih Sedikit
Detail
-
Jumlah Halaman
238
PenerbitLiterasi Nusantara
-
ISBN
978-623-6508-45-9
EISBN978-623-495-964-2
-
Tahun Terbit
2020
Format Buku9
