Koleksi Buku
Keranjang Buku
Memuat Keranjang
Keranjang kamu masih kosong
Penahanan Prapersidangan di Indonesia Pre-Trial Detention in Indonesia
Penahanan Prapersidangan di Indonesia Pre-Trial Detention in Indonesia
Deskripsi Buku
Penahanan sering juga disebut sebagai necessary evil untuk mencegah tersangka atau terdakwa melarikan diri, mengulangi perbuatannya, atau menghilangkan barang bukti. Oleh karena itu, upaya paksa pengekangan sementara atas kebebasan tersangka atau terdakwa diperlukan dalam pelaksanaan hukum acara pidana. Namun di lain sisi, penahanan dapat dikenakan terhadap mereka yang di hadapan hukum masih harus dianggap tidak bersalah. Untuk itu, keberadaan fungsi kontrol dibutuhkan guna mencegah timbulnya kesewenang-wenangan dalam penggunaan penahanan prapersidangan. Buku ini memiliki beberapa materi: 1. Pengetahuan dasar penahanan prapersidangan, 2. Upaya menghindari kesewenang-wenangan dalam penahanan prapersidangan, 3. Penahanan prapersidangan di berbagai negara, 4. Mekanisme pengawasan terhadap penahanan prapersidangan di Indonesia, 5. Perpanjangan penahanan sebagai fungsi kontrol penahanan prapersidangan, 6. Penahanan dalam proses ekstradisi, dan 7. Pembaruan hukum acara pidana mewujudkan sistem peradilan pidana berlandaskan Pancasila.

Lihat Selengkapnya

Lihat Lebih Sedikit

Detail
  • Jumlah Halaman

    xii + 234

     Penerbit

    Sinar Grafika
  • ISBN

    978-623-391-144-3

     EISBN

    978-623-391-154-2 (PDF)
  • Tahun Terbit

    2023

     Format Buku

    15,5 x 23 cm
Mau beli berapa?

Jumlah Buku

Subtotal
Rp. 0
Keranjang
Beli Langsung

Buku Terkait

PELINDUNGAN HUKUM 2 (Bagi Whistleblower dalam Perkara Pidana)
PELINDUNGAN HUKUM 2 (Bagi Whistleblower dalam Perkara Pidana)

Rp. 0

MASLAHAH MURSALAH Kontekstualisasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia
MASLAHAH MURSALAH Kontekstualisasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia

Rp. 0

UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional

Rp. 0

TEORI KEBIJAKAN PUBLIK
TEORI KEBIJAKAN PUBLIK

Rp. 0

HUKUM ACARA PIDANA
HUKUM ACARA PIDANA

Rp. 0

PENGANTAR HUKUM PAJAK Konsep dan Teori
PENGANTAR HUKUM PAJAK Konsep dan Teori

Rp. 0

UNDANG-UNDANG PILKADA (PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Unda
UNDANG-UNDANG PILKADA (PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Unda

Rp. 0

UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN AMANDEMENNYA
UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN AMANDEMENNYA

Rp. 0

UNDANG-UNDANG UMKM Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UNDANG-UNDANG UMKM Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Rp. 0

UNDANG-UNDANG TERORISME Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teorisme Menjadi Undang-Undang
UNDANG-UNDANG TERORISME Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teorisme Menjadi Undang-Undang

Rp. 0

Mau beli berapa?

Jumlah Buku

Subtotal
Rp. 0
Keranjang
Beli Langsung