Koleksi Buku
Keranjang Buku
Memuat Keranjang
Keranjang kamu masih kosong
Insider Trading: Indikasi, Pembuktian, dan Penegakan Hukum
Insider Trading: Indikasi, Pembuktian, dan Penegakan Hukum
Deskripsi Buku

UUPM No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan bahwa Pasar Modal mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi masyarakat. UUPM menegaskan dibutuhkannya landasan hukum untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal dan melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan, salah satunya adalah Perdagangan Efek Berdasarkan IOD (Informasi Orang Dalam) atau Insider Trading.

Insider Trading merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dalam mayoritas rezim Pasar Modal. Indonesia pun menganut paradigma demikian. UUPM menentukan Insider Trading merupakan tindak pidana. Penanganan kasus Insider Trading yang tuntas diharapkan menambah keyakinan investor untuk tidak ragu berinvestasi di Pasar Modal. Pengaturan Insider Trading bertujuan untuk menciptakan kepercayaan investor. Penegakan Hukum dan ketentuan mengenai Insider Trading mengimplikasikan pengenaan sanksi sebagai bentuk Penegakan Hukum sebagaimana diatur dalam UUPM.

Lihat Selengkapnya

Lihat Lebih Sedikit

Detail
  • Jumlah Halaman

    xii + 310

     Penerbit

    Sinar Grafika
  • ISBN

    978-979-007-908-3

     EISBN

    978-979-007-978-6 (PDF)
  • Tahun Terbit

    2020

     Format Buku

Mau beli berapa?

Jumlah Buku

Subtotal
Rp. 0
Keranjang
Beli Langsung

Buku Terkait

PELINDUNGAN HUKUM 2 (Bagi Whistleblower dalam Perkara Pidana)
PELINDUNGAN HUKUM 2 (Bagi Whistleblower dalam Perkara Pidana)

Rp. 0

MASLAHAH MURSALAH Kontekstualisasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia
MASLAHAH MURSALAH Kontekstualisasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia

Rp. 0

UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional

Rp. 0

TEORI KEBIJAKAN PUBLIK
TEORI KEBIJAKAN PUBLIK

Rp. 0

HUKUM ACARA PIDANA
HUKUM ACARA PIDANA

Rp. 0

PENGANTAR HUKUM PAJAK Konsep dan Teori
PENGANTAR HUKUM PAJAK Konsep dan Teori

Rp. 0

UNDANG-UNDANG PILKADA (PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Unda
UNDANG-UNDANG PILKADA (PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Unda

Rp. 0

UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN AMANDEMENNYA
UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN AMANDEMENNYA

Rp. 0

UNDANG-UNDANG UMKM Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UNDANG-UNDANG UMKM Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Rp. 0

UNDANG-UNDANG TERORISME Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teorisme Menjadi Undang-Undang
UNDANG-UNDANG TERORISME Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teorisme Menjadi Undang-Undang

Rp. 0

Mau beli berapa?

Jumlah Buku

Subtotal
Rp. 0
Keranjang
Beli Langsung