Koleksi Buku
Keranjang Buku
Memuat Keranjang
Keranjang kamu masih kosong
HUKUM PATEN Dilema Pemberian Imbalan Pelaksaan Paten oleh Pemerintah dan Pengabaian Hak Eksklusif untuk Kepentingan Umu
HUKUM PATEN Dilema Pemberian Imbalan Pelaksaan Paten oleh Pemerintah dan Pengabaian Hak Eksklusif untuk Kepentingan Umu
Deskripsi Buku

Undang-Undang Paten sebenarnya telah mengakomodir “TRIPs Safeguards”, yaitu pencantuman pelaksanaan paten oleh pemerintah “government use” sesuai dengan Article 31 TRIPs. Pelaksanaan paten oleh pemerintah membenarkan atau mengijinkan pelaksanaan paten tanpa ijin dari pemegang paten untuk kondisi-kondisi tertentu. Pasal 109 mengatur bahwa pelaksanaan paten oleh pemerintah diperuntukkan untuk pertahanan dan keamanan Negara dan atau kebutuhan sangat mendesak. Pasal 115 mengatur bahwa Pelaksanaan
paten oleh pemerintah dilakukan dengan pemberian imbalan yang wajar kepada Pemegang Paten. Buku ini merupakan terobosan kebaruan hal berpikir dalam konvergensi antara penggunaan hak eksklusif paten dengan pelaksanaan paten untuk kepentingan umum.

Lihat Selengkapnya

Lihat Lebih Sedikit

Detail
  • Jumlah Halaman

    196

     Penerbit

    Literasi Nusantara
  • ISBN

    978-623-495-327-5

     EISBN

    978-623-495-403-6
  • Tahun Terbit

    2022

     Format Buku

    9
Mau beli berapa?

Jumlah Buku

Subtotal
Rp. 0
Keranjang
Beli Langsung

Buku Terkait

PELINDUNGAN HUKUM 2 (Bagi Whistleblower dalam Perkara Pidana)
PELINDUNGAN HUKUM 2 (Bagi Whistleblower dalam Perkara Pidana)

Rp. 0

MASLAHAH MURSALAH Kontekstualisasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia
MASLAHAH MURSALAH Kontekstualisasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia

Rp. 0

UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional

Rp. 0

TEORI KEBIJAKAN PUBLIK
TEORI KEBIJAKAN PUBLIK

Rp. 0

HUKUM ACARA PIDANA
HUKUM ACARA PIDANA

Rp. 0

PENGANTAR HUKUM PAJAK Konsep dan Teori
PENGANTAR HUKUM PAJAK Konsep dan Teori

Rp. 0

UNDANG-UNDANG PILKADA (PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Unda
UNDANG-UNDANG PILKADA (PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Unda

Rp. 0

UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN AMANDEMENNYA
UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN AMANDEMENNYA

Rp. 0

UNDANG-UNDANG UMKM Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UNDANG-UNDANG UMKM Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Rp. 0

UNDANG-UNDANG TERORISME Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teorisme Menjadi Undang-Undang
UNDANG-UNDANG TERORISME Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teorisme Menjadi Undang-Undang

Rp. 0

Mau beli berapa?

Jumlah Buku

Subtotal
Rp. 0
Keranjang
Beli Langsung