Koleksi Buku
Keranjang Buku
Memuat Keranjang
Keranjang kamu masih kosong
ASN ??!! Netralitas ASN dalam Pemilu
ASN ??!! Netralitas ASN dalam Pemilu
Deskripsi Buku
Buku ASN ??!! Netralitas ASN dalam Pemilu?Netralitas merupakan salah satu asas yang mengatur penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN. Asas netralitas ASN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Netral bagi ASN berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun. Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum tetapi juga sebagai pengawas pemilu termasuk pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI, maupun Polri. Atas dasar itu wewenang Bawaslu dalam hal menangani netralitas ASN tidak hanya dalam konteks penegakan hukum ansich (pro justitia) tetapi juga dalam konteks melakukan pengawasan atau dengan kata lain pintu masuk wewenang Bawaslu dalam menangani netralitas ASN dapat melalui fungsi pengawasan dan dapat pula melalui fungsi penegakan hukum. Jika pelanggaran ASN tidak berkaitan dengan ketentuan undang-undang pemilu/pilkada maka Bawaslu dapat merekomendasikan pelanggaran peraturan perundangan lainnya?Buku ASN ??!! Netralitas ASN dalam Pemilu?ini diterbitkan oleh Penerbit Buku Pendidikan Deepublish.

Lihat Selengkapnya

Lihat Lebih Sedikit

Detail
  • Jumlah Halaman

    157

     Penerbit

    Deepublish
  • ISBN

    978-623-02-3663-1

     EISBN

    978-623-02-3846-8
  • Tahun Terbit

    2021

     Format Buku

    15.5?23 cm
Mau beli berapa?

Jumlah Buku

Subtotal
Rp. 0
Keranjang
Beli Langsung

Buku Terkait

PELINDUNGAN HUKUM 2 (Bagi Whistleblower dalam Perkara Pidana)
PELINDUNGAN HUKUM 2 (Bagi Whistleblower dalam Perkara Pidana)

Rp. 0

MASLAHAH MURSALAH Kontekstualisasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia
MASLAHAH MURSALAH Kontekstualisasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia

Rp. 0

UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional

Rp. 0

TEORI KEBIJAKAN PUBLIK
TEORI KEBIJAKAN PUBLIK

Rp. 0

HUKUM ACARA PIDANA
HUKUM ACARA PIDANA

Rp. 0

PENGANTAR HUKUM PAJAK Konsep dan Teori
PENGANTAR HUKUM PAJAK Konsep dan Teori

Rp. 0

UNDANG-UNDANG PILKADA (PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Unda
UNDANG-UNDANG PILKADA (PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Unda

Rp. 0

UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN AMANDEMENNYA
UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN AMANDEMENNYA

Rp. 0

UNDANG-UNDANG UMKM Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UNDANG-UNDANG UMKM Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Rp. 0

UNDANG-UNDANG TERORISME Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teorisme Menjadi Undang-Undang
UNDANG-UNDANG TERORISME Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teorisme Menjadi Undang-Undang

Rp. 0

Mau beli berapa?

Jumlah Buku

Subtotal
Rp. 0
Keranjang
Beli Langsung