Secara garis besar keberadaan partisipasi masyarakat dalam penyusunan program dan kegiatan dalam rangka formulasi kebijakan APBD Kabupaten/Kota diwujudkan melalui mekanisme musernbang. Mekanisme ini adalah mekanisme pembangunan yang bersifat bottom up. Dengan mekanisme ini diharapkan adanya keterlibatan masyarakat sejak awal dalam proses pembangunan. Musrenbang ini dilakukan secara bertingkat mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, sampai nasional. Namun pada kenyataannya partisipasi masyarakat melalui mekanisme musrenbang ini adalah bias. Dalam penyusunan program dan kegiatan APBD Kabupaten/Kota usulan musrenbang ini tidak secara keseluruhan tertuang dalam program dan kegiatan APBD. Keterlibatan stakeholder dengan kepentingan-kepentingan yang dibawanya memberikan pengaruh cukup besar terhadap kenetralan program dan kegiatan yang dihasilkan. Bargaining position dari stakeholder dalam pemerintahan memberikan tekanan-tekanan terhadap posisi stakeholder di luar pemerintahan (masyarakat sipil), yang kemudian akan memicu keengganan masyarakat untuk berpartisispasi aktif dalam musrenbang ini.